Jambi, 4 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Capaian ini merupakan kali ke-13 secara berturut-turut sejak pertama kali diraih.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Jumat, 4 Juli 2025. LHP diserahkan langsung oleh Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Bapak Widi Widayat, kepada Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah.

Dalam sambutannya, Widi Widayat menyampaikan bahwa meskipun opini WTP berhasil diraih, masih terdapat beberapa temuan yang perlu menjadi perhatian serius, antara lain:

• Pembayaran honor belanja makan minum rapat yang belum sesuai dengan standar harga satuan sehingga terjadi kelebihan pembayaran,

• Permasalahan dalam penatausahaan, pengamanan, dan pemanfaatan aset tetap berupa tanah yang belum sepenuhnya tertib, sehingga nilai aset tanah dalam neraca belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan berpotensi menimbulkan sengketa di masa mendatang.

"BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2024. Namun demikian, kami berharap Pemerintah Provinsi Jambi dapat segera menindaklanjuti rekomendasi atas temuan-temuan tersebut dalam jangka waktu 60 hari sejak laporan ini disampaikan," ungkap Widi.

Rapat paripurna ini juga ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan LHP oleh Gubernur dan Ketua DPRD, menandai komitmen bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Opini WTP merupakan bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari kerja keras seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.