RAPAT KOORDINASI PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI DI PEMERINTAHAN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

KPK RI dalam kunjungannya Provinsi Jambi menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi se-Provinsi Jambi yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Jambi, Rabu, 3 Maret 2022.

Rakor tersebut diikuti oleh Gubernur Provinsi Jambi,  Wakil KPK RI, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Tim KPK, Tim BPKP Provinsi Jambi, Sekda Provinsi Jambi, Kepala Daerah OPD Se-Provinsi Jambi, Pejabat eselon (virtual)

Dalam pengarahannya, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengajak Pemprov dan juga Pemkab/Pemkot se-Provinsi Jambi terus memperkuat komitmen anti korupsi. Salah satunya dengan regulasi pendidikan anti korupsi yang harus diperkuat oleh Pemprov Jambi dan setiap Kabupaten/Kota di Jambi.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Jambi Bapak, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian KPK RI kepada Provinsi Jambi. Ia pun berharap pendampingan dan sosialisasi dapat terus dilakukan.

Selanjutnya pembahasan Pertama dilakukan oleh Tim BPKP Provinsi Jambi yang berisikan tentang :

•           Melakukan pencegahan korupsi

•           Memastikan bahwa aset dicatat oleh desa dan benar-benar diurus

•           Akan dilihat tingkat efisiensi dan efektivitas penganggaran daerah

•           Penjabaran permasalahan umum pada LKPD

•           Pembabaran 10 PEMDA yang memilki desa (siswakeudes)

•           Gambaran umum 12 Inspektorat Daerah di Provinsi Jambi

•           Inspektorat Daerah diharapkan meningkatkan kegiatan pengawasan

Dan kemudian dilanjutkan Oleh Inspektur Wil.2 Kemendagri Bapak Dr. Ucok Abdul Rauf Damenta, Mag.rer.Pulp :

•           Esensi pengawasan Pemda: 1) memperkuat otonomi daerah; 2)melindungi pelaksanaan urusan daerah;3) menjamin efektivitas pemda;4) menjamin efisiensi pemda;5) menjamin kepatuhan terhadap NSPK

•           Pengawasan APIP: 1)pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah, 2)akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, 3)penguatan tata kelola pemerintahan, 4)peningkatan kapabilitas APIP

•           Telah terjadi potensi fraud dalam dokumen perencanaan karena itu APIP dalam hal ini mengantisipasi dan meminimalisasi masalah ini sejak dini

•           Kultur organisasi harus dibenahi, apalagi yang melibatkan orang-orang yang berada di dalam sistem

•           Pengawasan preventif mcp lebih efektif daripada represif

Sebelum acara dilanjutkan ke sesi tanya jawab Ibu Lili Pintauli Siregar S.H., M.H. selaku Wakil Ketua KPK-RI menegaskan kembali bahwa :

•           Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa oleh karena itu dibutuhkan pencegahan yang luar biasa pula

•           KPK bertugas untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan

•           Tugas KPK dalam UU no 19 tahun 2019: pencegahan gratifikasi, monitoring penyelenggaraan daerah, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, menyelidiki dan penuntutan terhadap tipikor

•           7 hal menghindari bentuk tindak pidana korupsi: 1)menyebabkan kerugian keuangan negara, 2) gratifikasi, 3) penggelapan dalam jabatan, 4) benturan kepentingan dalam pengadaan, 5) perbuatan curang, 6) pemerasan, 7) suap-menyuap

•           Hampir semua 99% responden menyebutkan bahwa korupsi banyak dilakukan oleh instansi

•           Diperlukan kualitas monitoring dalam peningkatan pencegahah korupsi di daerah agar informasi mcp semakin relevan untuk berbagai pihak

•           Diharapkan bahwa SDM KPK fokus mencegah korupsi

Rakor kemudian ditutup dengan Pemberian penghargaan dari KPK dan Pemberian cinderamata dari Pemprov Jambi.